Job Profile

Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) adalah Pegawai Pemerintah dibawah Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dengan Perjanjian Kerja yang dinyatakan dalam surat pernyataan tenaga Non-PNS dalam setiap tahun anggaran.

PPKL bertugas berdasarkan surat keputusan (perjanjian kerja) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diangkat kembali sesuai kebutuhan dan berdasarkan hasil evaluasi.

Persyaratan:

  1. Warga Negara Indonesia;
  2. Memiliki pendidikan formal minimal Sarjana (S1) atau sederajat;
  3. Berusia maksimal 35 tahun bagi yang belum berpengalaman perkoperasian, dibuktikan dengan keterangan desa/kelurahan atau dibuktikan dengan KTP asli dan maksimal 58 tahun bagi yang sudah berpengalaman (dibuktikan dengan sertifikat keahlian perkoperasian dan dokumen pendukung)
  4. Mampu mengoperasikan komputer;
  5. Mampu mengoperasionalkan perangkat lunak pendukung lainnya termasuk media sosial;
  6. Mempunyai dedikasi dan minat terhadap pemberdayaan koperasi, dibuktikan dengan penyusunan tulisan pribadi tentang perkoperasian;
  7. Melampirkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) asli;
  8. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari klinik atau fasilitas kesehatan setempat.
  9. Tidak sedang terikat kontrak dengan pekerjaan di instansi lain.

Fungsi dan Tugas Pokok Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan

a.    Fungsi PPKL

PPKL berfungsi membantu Dinas Koperasi dan UKM Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dalam hal:

  1. Penyuluhan koperasi;
  2. Pendataan koperasi;
  3. Branding koperasi;
  4. Penyuluhan anggota dan masyarakat yang akan bergabung dan/atau mendirikan koperasi.

b.    Tugas Pokok PPKL

Dalam menjalankan fungsi tersebut, PPKL melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:

  1. Melakukan pendampingan kepada koperasi binaan;
  2. Melakukan inventarisasi potensi wilayah kerja untuk pengembangan koperasi;
  3. Melakukan pendampingan kepada koperasi agar dapat melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT);
  4. Melakukan inventarisasi calon koperasi modern;
  5. Melakukan penyuluhan perkoperasian kepada kelompok masyarakat binaan instansi terkait yang akan bergabung dan/atau mendirikan koperasi;
  6. Melakukan pendataan koperasi di wilayah kerja untuk supporting Online Data System (ODS);
  7. Melakukan penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi perkoperasian secara lisan maupun tulisan kepada koperasi dan masyarakat. Dan dapat dilaksanakan melalui berbagai media;

c. Fasilitas dan Ketentuan

  1. Honor menjadi PPKL sebesar Rp. 2.600.000,-, Transport 
  2. Tidak menuntut di angkat menjadi ASN/P3K
  3. PPKL bertugas berdasarkan surat keputusan (perjanjian kerja) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diangkat kembali sesuai kebutuhan dan berdasarkan hasil evaluasi
  4. Siap ditempatkan di seluruh wilayah di Indonesia
  5. Mampu bekerja secara Tim dan Aktif di Lapangan
  6. Tidak terikat kontrak dengan instansi lain